Regulasi Berkenaan dengan Hak Para-Autisme

Anak Berkebutuhan Khusus perlu perlindungan

Memperhatikan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata tidak ada definisi yang tegas dan jelas siapa itu Anak Berkebutuhan Khusus. Namun beberapa ketentuan menjelaskan kelompok anak yang bisa mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang tersebut, antara lain:

Didalam ketentuan pasal 1 angka 7 disebutkan:
Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau
mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
Juga di pasal 1 angka 8 dijelaskan:
Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau
memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

Kita semua sudah menyadari bahwa demi menjamin kehidupan anak-anak ini dalam kegiatan sehari hari maka kita tidak bisa mengabaikan hak-hak anak yang meliputi:
1. nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hak anak tersebut maka seharusnyalah setiap kebijakan pemerintah dalam mengatur negara ini selalu berusaha menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak mereka.
Jadi bagaimana dengan Anak Berkebutuhan Khusus? Sama! Mereka harus mendapat perlakuan serta pelayanan yang sama dari negara sepanjang hidupnya. Namun, berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak ternyata hanya kedua kelompok anak tersebut diatas (anak cacat dan anak unggul) yang sudah pasti dijamin perlindungannya oleh negara. Pertanyaannya, apakah anak-anak itu adalah Anak Berkebutuhan Khusus? Jika jawabannya ya! Maka sudah tidak ada persoalan lagi karena semua ketentuan untuk perlindungannya sudah diatur dan harus dipenuhi. Namun jika jawabannya bukan! Maka ada kekosongan hukum yang harus diperjuangkan bagi Anak Berkebutuhan Khusus agar hak-hak mereka dipenuhi dan dilayani oleh negara.

Belum adanya kesepakatan yang sama mengenai definisi ABK ini berakibat pada rangkaian kerja yang tidak maksimal bahkan cenderung mengabaikan kepentingan mereka. Bukan rahasia lagi jika Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial dan Kementrian Pendidikan masing-masing memiliki cara pandang berbeda terhadap program kerjanya yang terkait dengan Anak Berkebutuhan Khusus, sehingga belum terintegrasi dengan baik, akhirnya merugikan anak-anak itu karena tidak terlayani kepentingan mereka.

Memperhatikan data dari KPAI tersebut diatas, ternyata tidak sedikit anak di Indonesia yang mengalami kasus hukum dan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.
Salah satu contoh kasus di Surabaya;
Ahmad 14th (bukan nama sebenarnya) didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Melati 4th (bukan nama sebenarnya) teman sepermainnya. Dihukum pidana penjara 2 tahun dipotong masa tahanan karena dianganggap terbukti melakukan pencabulan. Padahal dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi ahli psikolog bahwa Ahmad sebenarnya tergolong down syndrom namun ternyata keterangan ahli tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang meringankan atau menghapuskan tindak pidana yang didakwakan (pasal 44 KUHP).

Pasal 44 Undang-undang 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana menyatakan:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Mengapa dalam kasus diatas anak down syndrom itu tidak termasuk keadaan sebagaimana yang diatur dalam pasal itu karena menurut penilaian hakim pasal tersebut adalah untuk orang-orang gila yang tidak memiliki kesadaran. Karena keterangan saksi ahli itu tidak menyatakan Ahmad gila.

Masih banyak contoh kasus selain pidana asusila, beberapa anak didakwa sebagai kurir/pengedar narkoba atau uang palsu yang ancaman hukumannya sangat berat diatas 1 tahun.

Jadi bila tersangkut kasus hukum hanya ada 2 pilihan disini, menurut Undang-Undang yang saat ini ada di Indonesia, yaitu:
1. Diproses sesuai hukum yang berlaku, diinterogasi (kemungkinan adanya intimidasi juga ada dalam proses ini), persidangan, bila terbukti bersalah dimata hukum penjara tempatnya. Dipenjara ini apa yang terjadi???..
2. Diproses, bila tidak ingin masuk penjara, harus ‘rela’ dianggap gangguan jiwa. Karena yang dapat menghindarkan dari proses peradilan dan resiko masuk penjara hanya ini. Dengan meminta surat keterangan dari psikiater dan selanjutnya dalam pengawasan RSJ.

Keadaan ini sangat berbeda jauh dan berakibat fatal untuk para autisme,karena akan mendapatkan terapi- terapi/ pengobatan untuk penderita penyakit jiwa. Sebagaimana kita ketahui, autisme bukan penyakit jiwa/ gangguan jiwa.

Kita harusnya prihatin bahwa di Indonesia tiap tahun sekitar 6000 (enam ribu) anak yang mengalami kasus hukum dan dipenjara (data Unicef, 2005) bahwa apakah ada diantara anak-anak itu terdapat Anak yang Berkebutuhan Khusus, mungkin saja.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.